• by Andika Bagus Cahyo Setyawan
• 19710 views

Dalam upaya memperkuat fondasi kelembagaan pengawasan pemilu di tingkat daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wonosobo menggelar Rapat Penguatan Kelembagaan bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sabtu (23/8/2025) di Front One Hotel Harvest, Wonosobo.

Kegiatan strategis ini menjadi momentum penting dalam menegaskan peran Bawaslu sebagai garda terdepan penjaga integritas demokrasi di masa non-tahapan pemilu. Meski belum memasuki periode persiapan pemilu, Bawaslu tetap aktif membangun kapasitas internal agar dapat bekerja lebih profesional, akuntabel, dan responsif terhadap tantangan demokrasi di era modern.

Fokus Penguatan: Penataan Arsip, Peningkatan Kapasitas, dan Sinergi Nasional

Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Sarwanto Priadhi, dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan kelembagaan bukan hanya sebatas agenda administratif, melainkan bagian dari upaya pembenahan sistem dan struktur organisasi yang berkelanjutan.

“Masa non-tahapan bukan berarti masa istirahat. Justru ini saat yang paling tepat untuk melakukan konsolidasi internal, memperkuat dokumentasi, serta menata kembali arsip hasil penyelenggaraan pemilu sebelumnya agar bisa dijadikan referensi strategis dalam pengawasan di masa depan,”
ujar Sarwanto dengan penuh keyakinan.

Menurutnya, setiap pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya harus menjadi pelajaran berharga untuk menyempurnakan tata kelola lembaga pengawas pemilu di masa mendatang.

Komisi II DPR RI Dukung Penguatan Bawaslu Daerah

Kehadiran Komisi II DPR RI dalam kegiatan ini menunjukkan dukungan kuat pemerintah pusat terhadap upaya Bawaslu daerah memperkokoh kelembagaannya. Para anggota Komisi II menilai, eksistensi Bawaslu di tingkat kabupaten memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi dari akar rumput, sekaligus mendorong partisipasi publik yang sehat dan berintegritas.

Dalam kesempatan itu, Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Wonosobo, Mohamad Riyatno, turut menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga dalam mewujudkan demokrasi yang bermartabat.

“Kekuatan Bawaslu bukan hanya di ruang struktural, tetapi di kepercayaan publik. Maka, membangun integritas kelembagaan berarti memperkuat kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi itu sendiri,”
tuturnya.

Bawaslu Jateng Tekankan Demokrasi Substantif, Bukan Sekadar Prosedural

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Diana Ariyanti, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Tujuan akhirnya adalah memastikan demokrasi berjalan bukan hanya secara prosedural, tapi juga substantif. Kita ingin rakyat tidak hanya datang ke TPS, tapi juga memahami makna pengawasan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pemilu,”
ungkap Diana.

Ia menambahkan, melalui kegiatan ini Bawaslu ingin membangun kesadaran kolektif bahwa pengawasan pemilu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas lembaga semata.

Perspektif Pendidikan: Menumbuhkan Literasi Demokrasi Sejak Dini

Menariknya, kegiatan ini juga mendapat tanggapan positif dari kalangan pendidikan. Endang Puspitorini, seorang guru yang turut hadir sebagai peserta undangan, menilai langkah Bawaslu Wonosobo ini sangat relevan dengan kebutuhan literasi politik masyarakat di era digital.

“Sebagai pendidik, saya melihat penting sekali Bawaslu masuk ke ranah literasi demokrasi. Anak-anak muda perlu belajar bahwa demokrasi tidak hanya tentang mencoblos, tapi juga tentang memahami nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam setiap prosesnya,”
kata Endang dengan penuh semangat.

Menurutnya, pendidikan politik yang sehat harus dimulai sejak dini — baik melalui sekolah, keluarga, maupun ruang publik. Kolaborasi antara lembaga pengawas pemilu dan dunia pendidikan akan memperkuat generasi muda yang sadar hukum, peka sosial, dan melek politik.

Membangun Bawaslu yang Adaptif dan Visioner

Rapat penguatan kelembagaan ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi internal untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas pemilu. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Digitalisasi arsip dan dokumen hasil pengawasan pemilu guna memperkuat sistem informasi kelembagaan.
2. Pelatihan berkelanjutan bagi pengawas di tingkat kecamatan dan desa, agar memiliki pemahaman hukum dan etika politik yang lebih baik.
3. Penguatan komunikasi publik untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara peserta dan perwakilan Komisi II DPR RI, yang membahas arah kebijakan strategis pengawasan pemilu menuju Pemilu 2029.

Rapat ini bukan sekadar forum koordinasi, melainkan refleksi kolektif tentang bagaimana Bawaslu harus terus beradaptasi di tengah perubahan zaman. Dengan dukungan Komisi II DPR RI, Bawaslu Jawa Tengah, dan partisipasi masyarakat — termasuk kalangan pendidikan seperti yang disampaikan oleh Endang Puspitorini — maka cita-cita membangun demokrasi yang berkeadilan dan berkualitas di Kabupaten Wonosobo semakin nyata.

Bawaslu Wonosobo telah membuktikan, bahwa pengawasan pemilu tidak dimulai ketika tahapan dimulai, tetapi sejak lembaga itu meneguhkan niat untuk terus belajar, memperkuat diri, dan melayani rakyat dengan integritas.

Tags